AD/ ART PARTAI NasDem

ANGGARAN DASAR
PARTAI  NasDem

BAB I
NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI

Pasal 1
Nama dan Pendirian

Partai ini bernama Partai NasDem dan didirikan di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2011 M.

Pasal 2
Asas

Partai NasDem  berasaskan Pancasila

Pasal 3
Kedudukan

Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI PARTAI

Pasal 4

Visi

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya

Pasal 5

Misi

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan  berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju  efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.

2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehiduoan ekonomi negara, termasuk didalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.

3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

Pasal 6

Lambang dan Tanda Gambar  Partai

Partai NasDem  berlambangkan lingkaran biru dengan dua siluet oranye ditengahnya

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8
Tujuan

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan  

Pasal 9
Usaha

Dengan semangat kebangsaan Partai berjuang untuk :

1.        Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.        Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi

3.        Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.

4.        Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi

5.        Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.

6.        Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia

7.        Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10
Keanggotaan

1.        Anggota Partail NasDem adalah warga negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai kartu anggota.

2.        Anggota Partai NasDem terdiri dari kader, anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan.

3.        Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekruitmen keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 11

Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena: 

1.        Meninggal dunia.

2.        Atas permintaan sendiri.

3.        Diberhentikan.

BAB VI

SISTEM KADERISASI

Pasal 12

 Jenjang Perkaderan

Kader Partai terdiri dari :

1.        Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.

2.        Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang.

3.        Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah.

4.        Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat.

5.        Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Simpatisan

Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap partai, mendukung tujuan partai akan tetapi belum menjadi anggota namun atas permintaan yang berangkutan didaftar sebagai simpatisan.

BAB VII
PERANGKAT DAN STRUKTUR PARTAI

Pasal 14

Perangkat Partai

Perangkat Partai terdiri atas :

1.        Majelis Tinggi NasDem

2.        Mahkamah NasDem

3.        Dewan Pembina Partai

4.        Dewan Pimpinan pusat  

Pasal 15

Struktur Partai

Struktur Partai terdiri dari:

1.        Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

2.        Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

3.        Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

4.        Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

5.        Dewan Pimpinan Ranting (DPR)

6.        Perwakilan luar negeri

Pasal 16

Ketentuan mengenai kelengkapan dan struktur partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:

1.        Kongres

2.        Musyawarah Wilayah

3.        Musyawarah Daerah

4.        Musyawarah Cabang

5.        Musyawarah Ranting

BAB IX

KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 18

1.        Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem berkedudukan di ibu kota Negara.

2.        Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem berkedudukan di ibu kota propinsi.

3.        Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

4.        Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem  berkedudukan di ibu kota kecamatan.

5.        Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem  berkedudukan di ibu kota Desa.

6.        Hal-hal yang terkait  dengan kepengurusan yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur selanjutnya dalam anggaran rumah tangga.  

BAB X

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 19

1.       Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem  harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.

2.       Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting Partai NasDem  diharapkan memperhatikan 30 %  keterwakilan perempuan. 

BAB XI

PERIODE KEPEMIMPINAN

Pasal 20
Masa Jabatan

Dewan Pembina dan Pimpinan Pusat Partai dipilih untuk masa jabatan lima tahun.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

1.        Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.

2.        Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 22

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari :

1.        Iuran anggota;

2.        Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;

3.        Sumbangan yang tidak mengikat;

4.        Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIV

MAJELIS TINGGI DAN MAHKAMAH NASDEM

Pasal 23

Majelis Tinggi NasDem

1.        Majelis Tinggi adalah pengambil keputusan tertinggi Partai NasDem

2.        Majelis Tinggi terdiri dari Ketua Dewan Pembina Nasional, Ketua Umum Partai NasDem, Sekertaris Jenderal Partai NasDem, dan individu yang ditunjuk berdasarkan kapasitas, komitmen dan kesamaan visi.

3.        Majelis Tinggi NasDem memiliki kewenangan untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai NasDem

4.        Seluruh keputusan Majelis Tinggi diambil melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Mejalis TInggi Partai NasDem

5.        Keputusan Majelis Tinggi Partai NasDem bersifat final dan mengikat secara internal partai

6.        Keanggotaan Majelis Tinggi Partai NasDem berakhir apabila berhalangan tetap dan mengundurkan diri.

Pasal 24

Mahkamah NasDem

1.        Mahkamah NasDem terdiri dari indiviidu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai NasDem

2.        Mahkamah NasDem bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai

3.        Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari

4.        Putusan Mahkamah NasDem bersifat final dan mengikat secara internal partai

BAB XV

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 25

1.        Partai hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

2.        Kongres Luar Biasa  sebagaimana disebut pada ayat 1, dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah, dan dua pertiga jumlah Pimpinan Daerah.

3.        Ketentuan tentang pelaksanaan konggres  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 26

1.        Untuk pertama kali, perangkat partai di tingkat Pusat dibentuk oleh Pendiri Partai, sedangkan perangkat Partai di bawahnya akan dibentuk melalui mekanisme dalam anggaran rumah tangga

2.        Dalam hal yang terkait dengan kebijakan partai sampai dengan pelaksanaan Kongres pertama menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 27

Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal pendeklarasian Partai.

BAB XVII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

1.        Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.  

2.        Anggaran Dasar Partai hanya dapat diubah oleh Kongres  

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Desember 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI NasDem

BAB I
LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI

Pasal 1
Lambang Partai

Pasal 2

Makna Lambang dan Tanda Gambar Partai

Arti Gambar adalah sebagai berikut :

a.    Lingkaran Biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang.

b.    Dua Siluet berwarna oranye bermakna gotong royong, harmonisasi antara moderenitas dan kearifan lokal, menunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna oranye melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap dipanen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

c.     Peta Indonesia bermakna menjaga kesatuan dan keutuhan Indonesia.

Pasal 3

Penggunaan Lambang

Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Setiap warga negara Republik Indonesia :

a.  Telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah.

b.   Menyetujui platform, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2.Setiap warga negara yang telah memenuhi poin 1 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada  Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan. 

3.  Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi          partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1.        Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai. 

2.        Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip partai.

3.        Membayar iuran wajib anggota.  

4.        Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.  

Pasal 6

Hak-hak anggota

1.        Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya.

2.        Mempunyai hak memilih dan dipilih. 

3.        Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.  

4.        Mempunyai hak untuk membela diri.

 

Pasal 7

Sanksi-sanksi

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Pimpinan Partai apabila : 

1.        Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai. 

2.        Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

3.        Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai.

Pasal 8

Bentuk-bentuk sanksi

1.        Peringatan lisan.

2.        Peringatan tertulis.

3.        Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai. 

4.        Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

 

Pasal 9

Mekanisme Pemberian Sanksi

1.        Bagi Pimpinan Pusat Partai:

a.        Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan hasil keputusan Rapat Mingguan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

b.        Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai.

2.        Bagi Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai

3.        Bagi Pimpinan Cabang, Ranting,  dan Ranting  pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Wilayah atas permintaan Pimpinan setempat.

4.        Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.  

               

Pasal 10

Mekanisme Pembelaan Diri

1.        Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan  kepada Rapat Mingguan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

2.        Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.

3.        Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat di ajukan kepada Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.

4.        Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan  Ranting dapat di ajukan kepada Pimpinan Wilayah Partai yang akan dibicarakan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Wilayah  Partai.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI  

Pasal 11

Struktur Partai

Struktur Organisasi terdiri dari :

1.        Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.

2.        Organisasi Tingkat Propinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.

3.        Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah.

4.        Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.

5.        Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting.

6.        Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Pimpinan Daerah. 

Pasal 12
KEPENGURUSAN PARTAI  

Kepengurusan Partai terdiri atas :

1.        Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Nasional, meliputi  ketua umum,  sekretaris jenderal, Bendahara umum,  dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan partai.

2.        Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah terdiri dari :

1. Dewan Pembina Wilayah dan Daerah
2. Dewan Pimpinan wilayah dan daerah, meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan partai.

3.        Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting terdiri atas ketua, sekretaris, bendaharadan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan partai.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 13

Dewan Pembina Nasional

Syarat keanggotaan Dewan Pembina  :

1.        Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusun partai

2.        Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai.

3.        Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai.

4.        Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 14
Tugas Dewan Pembina 

Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai. 

Pasal 15
Dewan Pimpinan Nasional  

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional:

a.        Telah mengikuti perkaderan tingkat nasional  

b.        Melaksanakan asas dan tujuan partai

c.        Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai.

d.        Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 16

Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Nasional

1.        Dewan Pimpinan Nasional  mempunyai wewenang :

a.        Menyusun program dan anggaran tahunan baik untuk lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian disahkan menjadi program partai.

b.        Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

c.        Menetapkan produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

d.        Menetapkan produk-produk teknis operasional partai lainnya.

e.        Menerima iuran, hibah dan dana sukarela yang legal.

f.         Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPR RI dan calon Presiden dan Wakil Presiden .

g.        Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.

h.        Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.

i.          Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Wilayah dan Daerah.

j.          Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.

k.        Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Sosial.

l.          Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya.

2.        Dewan Pimpinan Nasional mempunyai kewajiban :

a.        Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Peraturan Partai lainnya.

b.        Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Kongres. Mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader partai.

BAB V
DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 17
Dewan Pembina 

Syarat keanggotaan Dewan Penasehat :

1.          Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusun partai

2.          Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai.

3.          Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai.

4.          Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 18

Tugas Dewan Pembina 

Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai. 

Pasal 19

Dewan Pimpinan Wilayah

Syarat keanggotaan Pimpinan Wilayah:

1. Telah mengikuti perkaderan paripurna.
2. Melaksanakan asas dan tujuan partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat wilayah.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 20

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1.        Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembaga-lembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program partai.

2.        Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

3.        Melalui koordinasi dengan pimpinan pusat, berwenang menerima waqaf, hibah.

4.        Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.

5.        Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD Propinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

6.        Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.

7.        Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.

8.        Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Cabang.

9.        Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya.

10.     Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Sosial dan keputusan partai lainnya.

11.     Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, musyawarah wilayah serta peraturan partai lainnya.

12.     Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Musyawarah Wilayah.

13.     Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader partai di wilayahnya.

BAB VI
DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 21
Dewan Pembina Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Penasehat:

1.          Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusun partai

2.          Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai.

3.          Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai.

4.          Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 22

Tugas Dewan Pembina Daerah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai. 

Pasal 23

Dewan Pimpinan Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah :

a.        Telah mengikuti perkaderan tingkat Madia.

b.        Melaksanakan asas dan tujuan partai.

c.        Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat daerah.

d.        Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 24

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1.        Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program partai.

2.        Melalui koordinasi dengan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan dan hibah.

3.        Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.

4.        Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

5.        Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.

6.        Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.

7.        Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Ranting dan Ranting.

8.        Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja  Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.

9.        Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan keputusan partai lainnya.

10.     Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, Keputusan Kongres  dan Musyawarah Wilayah, musyawarah tingkat daerah serta peraturan partai lainnya;

11.     Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Musyawarah Daerah.

12.     Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader partai di daerahnya.

BAB VII
DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 25

Dewan Pimpinan Cabang  

Syarat keanggotaan Pimpinan Cabang :

a.        Telah mengikuti perkaderan Dasar.

b.        Melaksanakan asas dan tujuan partai.

c.        Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat cabang.

d.        Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 26

Tugas  Dewan Pimpinan Cabang

1.        Menyusun program dan anggaran tahunan Cabang dan lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program partai.

2.        Melalui koordinasi dengan Pimpinan Daerah, berwenang menerima waqaf dan hibah.

3.        Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.

4.        Mengusulkan nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk kemudian menyerahkannya kepada Pimpinan Daerah untuk dilakukan seleksi lebih lanjut.

5.        Membentuk, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga terkait. 

6.        Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Ranting dan lembaga terkait lainnya.

7.        Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang  dan keputusan partai lainnya.

8.        Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan permusyawaratan tingkat Sosial, permusyawaratan wilayah, permusyawaratan tingkat daerah, permusyawaratan cabang serta peraturan partai lainnya;

9.        Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

10.     Melakukan koordinasi dengan anggota legislative yang berasal dari daerah pemilihan cabang bersangkutan.

BAB VIII
DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27

Syarat Keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting:

1. Telah mengikuti perkaderan tingkat Dasar.
2. Melaksanakan asas dan tujuan partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat cabang.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 28

Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1.        Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan Partai.

2.        Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir.

3.        Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pimpinan Ranting.

4.        Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah  dan keputusan partai lainnya.

5.        Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Daerah dan permusyawaratan tingkat Cabang, permusyawaratan tingkat wilayah, permusyawaratan tingkat daerah, permusyawaratan tingkat cabang serta peraturan partai lainnya.

6.        Menetapkan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ranting  serta Peraturan Partai lainnya.

7.        Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting.

8.        Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Pimpinan Cabang untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Daerah.

BAB IX

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 29

1.        Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat pimpinan wilayah dan daerah dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.

2.        Pimpinan Wilayah di semua tingkatan dapat membekukan pimpinan partai pada tingkat pimpinan cabang dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.

3.        Pimpinan Daerah dapat membekukan pimpinan partai pada tingkat Ranting ranting dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.

4.        Setiap pembekuan kepengurusan partai harus dilaporkan kepada seluruh struktur Pimpinan Partai setingkat di atasnya.

5.        Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya.

6.        Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan pimpinan partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.

7.        Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.

8.        Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

BAB X

KELENGKAPAN PARTAI

Pasal 30

Lembaga-lembaga

1.        Lembaga adalah kelengkapan partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai.

2.        Lembaga dibentuk oleh pimpinan partai sesuai kebutuhan.

3.        Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat pusat sampai ke tingkat Cabang sesuai dengan potensi Cabang.

4.        Lembaga berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan Partai menurut tingkatannya.

5.        Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Partai, maka dapat dibentuk Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Badan Otonom

1.        Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.

Pasal 32

1.        Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing badan otonom tersebut;

2.        Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan asas, tujuan, dan usaha Partai.

3.        Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan;

4.        Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Pimpinan Partai menurut tingkatan masing-masing. Pimpinan Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan politik partai.

Pasal 33

Departemen-departemen

1.        Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Pusat.

2.        Departemen-departemen dibentuk dan koordinasikan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 34

Biro-Biro

1.        Biro adalah kelengkapan partai di tingkat Wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Pimpinan Wilayah.

2.        Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Pimpinan Wilayah.

Pasal 35

Divisi - divisi

1.        Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Daerah.

2.        Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 36

Seksi-seksi

1.        Seksi adalah kelengkapan partai di tingkat cabang dan ranting yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Pimpinan Cabang atau Pimpinan Ranting.

2.        Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Ranting.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 37

1.        Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai NasDem disingkat FPND.

2.        Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3.        Fraksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;

4.        Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 38

1.        Fraksi Partai NasDem di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

2.        Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

3.        Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

4.        Tata kerja Fraksi Partai NasDem  diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 39

Kongres

1.        Kongres Partai diselenggarkan oleh Pimpinan Pusat

2.        Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;

3.        Kongres memiliki wewenang :

a.     Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat;

b.     Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

c.     Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 tahun ke depan;

d.     Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

e.     Mengusulkan Bakal Calon Pimpinan Ke Majelis Tinggi dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

f.      Membubarkan partai sebagaimana dimaksud pasal 18 Anggaran Dasar

4.     Peraturan tata tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 40

1.        Peserta Kongres  adalah :

a.        Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua-ketua Badan Otonom Tingkat Pusat.

b.        Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris

c.        Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan Sekretaris

2.        Setiap peserta Kongres mempunyai hak suara dan hak bicara;

Pasal 41

1.        Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnnya dua pertiga (2/3) jumlah wilayah dan daerah yang sah.

2.        Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.

3.        Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.

4.        Keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta yang hadir.

5.        Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 42

1.        Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung.

2.        Kongres dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 43

Musyawarah Pimpinan Pusat

1.        Musyawarah Pimpinan Pusat merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan partai yang dinilai strategis.

2.        Musyawarah Pimpinan Pusat dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan pusat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 44

Musyawarah Pimpinan Wilayah

1.        Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah  terdiri atas :

a.        Dewan Pimpinan wilayah dan dihadiri oleh utusan Dewan Pimpinan Pusat.

b.        Utusan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Daerah

c.        I (satu) orang utusan badan otonom tingkat pusat.   

2.        Musyawarah Pimpinan Wilayah  adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

3.        Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 45

Musyawarah Kerja Nasional

1.        Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.

2.        Musyawarah Kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat pusat untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Pimpinan Pusat, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 46

Peserta Musyawarah Kerja Nasional

1.        Anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina serta Perwakilan Badan Otonom tingkat pusat.

2.        Utusan dari Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Wilayah

3.        Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.

4.        Musyawarah kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5.        Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 47

Musyawarah Wilayah

2.        Musyawarah Wilayah diselenggarkan oleh Pimpinan Wilayah.

3.        Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkat wilayah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.

4.        Musyawarah Wilayah memiliki wewenang :

a.        Menilai Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.

b.        Menetapkan pokok-pokok program Pimpinan Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

c.        Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

d.        Mengusulkan Calon Pimpinan ke Majelis Tinggi dan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

5.        Peraturan tata tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 48

Peserta Musyawarah Wilayah

1.     Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas :

a.     Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah

b.     Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah

c.     Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah

d.    Satu orang dari Badan Otonom tingkat Wilayah.

2.        Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara.

Pasal 49

1.        Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai  dan  Cabang yang sah;

2.        Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;

3.        Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;

4.        Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 50

1.        Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;

2.        Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 51

Musyawarah Pimpinan Wilayah

1.     Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di wilayah yang dinilai strategis.

2.     Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan.

3.     Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 52

Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah

1.     Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah terdiri atas :

a.   Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Anggota Dewan Pembina .

b.     Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah

c.      I (satu) orang utusan badan otonom tingkat wilayah.   

3.     Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

4.     Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 53

Musyawarah Kerja Wilayah

1.        Musyawarah Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu    periode.

2.        Musyawarah Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 54

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah

1.     Anggota Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Badan Otonom.

2.     Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.

3.     Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.

4.     Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

5.     Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 55

Musyawarah Daerah

1.        Musyawarah Daerah merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

2.        Musyawarah Daerah memiliki wewenang :

a.        Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.

b.        Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

c.        Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

d.        Mengusulkan Calon Pimpinan ke Majelis Tinggi dan diputuskan oleh Majelis Tinggi

3.        Peraturan tata tertib Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 56

Peserta Musyawarah Daerah

1.        Peserta Musyawarah Daerah terdiri :

a.        Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina

b.        Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.

c.        Utusan Dewan Pimpinan Ranting yaitu Ketua Pimpinan Ranting.

d.        satu orang dari Badan Otonom tingkat Daerah.

2.        Setiap peserta Musyawarah Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 57

1.        Musyawarah Daerah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Cabang dan Ranting  Partai yang sah;

2.        Sidang-sidang Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;

3.        Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;

4.        Pemilihan mengenai orang dalam Musyawah Daerah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 58

1.        Rancangan materi Musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung;

2.        Musyawarah Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 59

Musyawarah Pimpinan Daerah

1.        Musyawarah Pimpinan Daerah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Kabupaten/Kota yang dinilai strategis.

2.        Musyawarah Pimpinan Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 60

Peserta Musyawarah Pimpinan Daerah

1.        Peserta Musyawarah Pimpinan Daerah

a.        Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina

b.        Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.

c.        Satu orang dari Badan Otonom tingkat daerah.

.

2.        Musyawarah Pimpinan Daerah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta.

3.        Musyawarah Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

4.        Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 61

Musyawarah Kerja Daerah

1.        Musyawarah Kerja Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.

2.        Musyawarah Kerja Daerah merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Daerah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Daerah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 62

Peserta Musyawarah Kerja Daerah

1.        Peserta Musyawarah Kerja Daerah terdiri atas :

a.        Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina.

b.        Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.  

c.        Satu orang utusan Badan Otonom Tingkat Cabang.

2.        Musyawarah Kerja Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.

3.        Musyawarah Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

4.        Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 63

Musyawarah Cabang

1.        Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.

2.        Musyawarah Cabang memiliki wewenang :

a.        Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.

b.        Menetapkan pokok-pokok program Pimpinan Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan.

c.        Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

d.        Memilih dan menetapkan Pimpinan Cabang.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 64

Peserta Musyawarah Cabang

1.        Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas :

a.        Dewan Pimpinan Cabang

b.        Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris

c.        Satu orang dari Badan Otonom Tingkat Cabang

2.        Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 65

1.        Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Ranting yang sah;

2.        Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang sah;

3.        Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;

4.        Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 66

1.        Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pimpinan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;

2.        Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 67

Musyawarah Pimpinan Cabang

1.        Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Kecamatan yang dinilai strategis.

2.        Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 68

Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang

1.        Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang terdiri atas :

a.     Anggota Dewan Pimpinan Cabang

b.    Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris.

2.        Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta.

3.        Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

4.        Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 69

Musyawarah Ranting

1.        Musyawarah Ranting merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Desa/Kelurahan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.

2.        Musyawarah Ranting memiliki wewenang:

a.     Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.

b.    Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Ranting untuk 5 (lima) tahun kedepan.

c.     Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

d.    Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting

3.     Peraturan tata tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 70

Peserta Musyawarah Ranting

3.        Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas :

a.        Seluruh Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.

b.        Dalam hal di mana Dewan Pimpinan Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah seluruh anggota partai pada tingkat Pimpinan Ranting yang dianggap sah.

2.        Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 71

1.        Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta yang sah.

2.        Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.

3.        Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.

4.        Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 72

1.        Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.

2.        Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 73

Musyawarah Kerja Ranting

1.        Musyawarah Kerja Ranting merupakan permusyawaratan pada tingkat Desa/Kelurahan untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

2.        Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 74

Peserta Musyawarah Kerja Ranting

1.        Peserta Musyawarah Kerja Ranting terdiri atas :

a.        Seluruh Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.

b.        Dalam hal di mana Pimpinan Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah seluruh anggota Ranting Partai yang sah.

2.     Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.

3.     Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.

4.     Dalam Pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 75

Musyawarah Pimpinan Ranting

1.        Musyawarah Pimpinan Ranting merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Desa/Kelurahan yang dinilai strategis.

2.        Musyawarah Pimpinan Ranting dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai dengan kebutuhan.

3.        Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 76

Peserta Musyawarah Pimpinan Ranting

1.        Peserta Musyawarah Pimpinan Ranting terdiri atas :

a.        Seluruh Dewan Pimpinan Ranting.

b.        Anggota partai yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Ranting atau Ranting bersangkutan.

2.        Musyawarah Pimpinan Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta.

3.        Musyawarah Pimpinan Ranting dipimpin oleh dewan Pimpinan Ranting.

4.        Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

BAB XIII

RAPAT – RAPAT

Pasal 77

1.     Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut :

1)       Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan secara tentatif yang dihadiri seluruh DewanPimpinan Pusat, ketua Dewan Pembina , Ketua dan Sekretaris Pimpinan setingkat di bawahnya, dan Ketua badan otonom pada masing-masing tingkatan.

2)       Rapat Pleno dilaksanakan tiga bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan

3)       Rapat Bulanan dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang dihadiri oleh Pimpinan dan sesuai kebutuhan

4)       Rapat Mingguan dilaksanakan setiap satu minggu sekali yang dihadiri oleh Pimpinan dan sesuai kebutuhan.

a.        Rapat khusus yang dipandang perlu.

2.     Rapat dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir sepanjang peserta rapat tersebut telah diundang secara resmi.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 78
Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari:

1.        Iuran Wajib

2.        Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

3.        Sumbangan, wakaf, wasiat dan hibah lainnya di alihkan atas nama partai.

Pasal 79

Tugas Bendahara Partai

1.        Mengelola kekayaan Partai.

2.        Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.

3.        Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.

4.        Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Kongres I, maka semua kewenangan dan keputusan  partai berada ditangan ketua dewan pimpinan pusat.  

Ditetapkan di Jakarta

01 Desember 2010